Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp18,2 Triliun, Erick Thohir: Bukan Dikorupsi
Senin, 13 Februari 2023 - 17:58 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan pembengkakan biaya kereta cepat bukan korupsi. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukan dikorupsi. Pembengkakan disebabkan salah satunya harga lahan.
"Ini jangan diputarbalikkan seakan-akan cost overrun ada korupsi. Ingat loh, apapun yang terjadi pada saat Covid itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, tetapi tidak bisa maksimal karena situasi Covid udah pasti ada cost-nya," ungkap Erick Thohir saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2023).
Baca Juga: Moncer, Laba BUMN Diprediksi Nanjak hingga Rp303,7 Triliun
Adapun nilai cost overrun KCJB yang disepakati Indonesia China sebesar USD 1,2 miliar atau Rp 18,2 triliun. Adapun jumlah tersebut lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Tercatat, harga lahan di Tanah Air cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi tersebut berbeda dengan di China, di mana pemerintah setempat dapat mengendalikan harga lahan melalui kebijakan. Selain harga lahan yang fluktuatif, lanjut Erick, rantai pasok (supply chain) baja hingga besi mendorong terjadinya pembengkakan biaya.
Menurutnya, supply chain baja dan besi sempat terganggu karena Covid-19. Kondisi itu membuat harga baja melonjak naik yang selanjutnya mempengaruhi penganggaran mega proyek di sektor transportasi massal tersebut.
"Ini jangan diputarbalikkan seakan-akan cost overrun ada korupsi. Ingat loh, apapun yang terjadi pada saat Covid itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, tetapi tidak bisa maksimal karena situasi Covid udah pasti ada cost-nya," ungkap Erick Thohir saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2023).
Baca Juga: Moncer, Laba BUMN Diprediksi Nanjak hingga Rp303,7 Triliun
Adapun nilai cost overrun KCJB yang disepakati Indonesia China sebesar USD 1,2 miliar atau Rp 18,2 triliun. Adapun jumlah tersebut lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Tercatat, harga lahan di Tanah Air cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi tersebut berbeda dengan di China, di mana pemerintah setempat dapat mengendalikan harga lahan melalui kebijakan. Selain harga lahan yang fluktuatif, lanjut Erick, rantai pasok (supply chain) baja hingga besi mendorong terjadinya pembengkakan biaya.
Menurutnya, supply chain baja dan besi sempat terganggu karena Covid-19. Kondisi itu membuat harga baja melonjak naik yang selanjutnya mempengaruhi penganggaran mega proyek di sektor transportasi massal tersebut.
Lihat Juga :