Masuk ke IKN, Investor Lokal yang cuma Punya Modal Rp10 Miliar Bakal Diguyur Insentif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerbitkan PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberitahuan Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN ( Ibu Kota Nusantara ). PP tersebut dirilis untuk memantik para pemodal melakukan investasi di IKN, mengingat pendanaan lewat APBN hanya dialokasikan 20% dari total kebutuhan biaya pembangunan sekitar Rp600 triliiun.



Melalui PP tersebut, investor dalam negeri dengan modal Rp10 miliar bisa menikmati guyuran insentif dari pemerintah. Baik insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat, maupun insentif yang diberikan oleh Badan Otorita IKN.

Pada Bab IV tentang Fasilitas Penanam Modal, Pasal 26 PP tersebut dijelaskan insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan seperti insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan kepabeanan.



Sedangkan insentif yang akan diberikan oleh Badan Otorita meliputi fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus Ibu Kota Negara, dan fasilitas penyediaan lahan, sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di IKN. Pada pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Sedangkan diktum kedua berbunyi "Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk nilai Penanaman Modal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Namun, pada PP tersebut memberikan syarat untuk investor yang punya modal Rp10 miliar untuk mendapatkan insentif pajak tersebut. Hanya ada tiga bidang pembangunan mendapatkan insentif tersebut, pertama pembangunan infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya.

Infrastruktur yang dimaksud meliputi pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pengoperasian jalan tol, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, pembangunan dan pengoperasian bandar udara, pembangunan dan penyediaan air bersih.

Selain itu untuk pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan, pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota, pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran, pembangunan dan pengelolaan air limbah.