Paripurna DPR Sepakati Perry Warjiyo Jabat Gubernur BI Periode 2023-2028
Selasa, 21 Maret 2023 - 13:46 WIB
Sidang paripurna DPR menyepakati Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2023-2028. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Sidang paripurna DPR menyepakati Perry Warjiyo kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Persetujuan tersebut berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan DPR.
"Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat seluruh fraksi rapat internal Komisi XI DPR memutuskan secara musyawarah, mufakat, aklamasi, menyetujui saudara Perry Warjiyo menjadi Gubernur BI periode 2023-2028," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Amir Uskara dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Perry dapat melanjutkan tugasnya untuk memperkuat ekonomi Indonesia. "Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," tutur Puan.
Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR, Perry mengungkapkan sejumlah strategi dan kebijakan BI dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional 2023 hingga 2028.
"Ketahanan dan pemulihan ekonomi kita ke depan perlu penguatan dan koordinasi fiskal dan moneter. kami berkomitmen terus melakukan itu," kata Perry.
Dia menjelaskan strategi pertama melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Kedua penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional.
Ketiga mengakselerasi digital sistem pembayaran dengan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) dan digital rupiah. "Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry.
Strategi keempat, yaitu pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan. Kelima, BI akan melakukan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong ekonomi dan keuangan inklusif.
Lalu strategi keenam, yaitu penguatan kebijakan dan sinergi dalam kerja sama untuk hubungan internasional. Selanjutnya, Perry memastikan BI akan melakukan transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.
"Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat seluruh fraksi rapat internal Komisi XI DPR memutuskan secara musyawarah, mufakat, aklamasi, menyetujui saudara Perry Warjiyo menjadi Gubernur BI periode 2023-2028," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Amir Uskara dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Perry dapat melanjutkan tugasnya untuk memperkuat ekonomi Indonesia. "Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," tutur Puan.
Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR, Perry mengungkapkan sejumlah strategi dan kebijakan BI dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional 2023 hingga 2028.
"Ketahanan dan pemulihan ekonomi kita ke depan perlu penguatan dan koordinasi fiskal dan moneter. kami berkomitmen terus melakukan itu," kata Perry.
Dia menjelaskan strategi pertama melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Kedua penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional.
Ketiga mengakselerasi digital sistem pembayaran dengan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) dan digital rupiah. "Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry.
Strategi keempat, yaitu pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan. Kelima, BI akan melakukan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong ekonomi dan keuangan inklusif.
Lalu strategi keenam, yaitu penguatan kebijakan dan sinergi dalam kerja sama untuk hubungan internasional. Selanjutnya, Perry memastikan BI akan melakukan transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.
(nng)
tulis komentar anda