Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Kendalikan Kasus Tuberkulosis

Progres saat ini, BPJS Kesehatan telah memberikan data terkait TB dan telah dilakukan pemadanan dengan Kementerian Kesehatan. Harapannya tentu pemanfaatan data ini akan berdampak pada upaya penanggulangan penyakit dan termasuk dalam pembiayaan yang ditanggung oleh Program JKN.

Untuk itu, dirinya akan meminta Kementerian Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Joint Learning Network (JLN), World Bank, United States Agency for International Development (USAID), Gaters Foundation hingga Global Fund untuk bersinergi dalam melakukan pengendalian TB sehingga angka kasus TB di Indonesia semakin berkurang.

“Penanganan TB tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak. Komitmen dari seluruh antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pengendalian kasus TB di Indonesia,” tambah Ghufron.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Yuli Farianti menjelaskan salah satu upaya percepatan dalam pengendalian TB di Indonesia dengan melakukan reformasi pembiayaan terhadap TB. Dirinya menilai, mekanisme pembiayaan TB saat ini masih belum optimal.

“Tahap uji coba sudah dilakukan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan dalam pengembangan kapasitas faskes dan modifikasi proses kredensial. Namun, saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang melakukan modifikasi ini dengan mekanisme pembiayaan,” kata Yuli.

Menurutnya, ada dua hal penting yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus TB. Pertama, upaya pengendalian TB dapat dijadikan sebagai indikator persyaratan uji kelayakan (credentialing) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kedua, perbaikan terhadap pola pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan pembiayaan perorangan terhadap kasus TB.