Pemda Belum Anggarkan Penanganan Covid-19, Siap-siap Ditegur Sri Mulyani
Selasa, 14 April 2020 - 13:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menegur pemerintah daerah (Pemda) yang belum mempersiapkan anggaran percepatan penanganan pandemi corona atau Covid-19. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menegur pemerintah daerah (Pemda) yang belum mempersiapkan anggaran percepatan penanganan pandemi corona atau Covid-19. Dia pun mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.
Lalu 140 daerah yang belum menggarakan penanganan dampak ekonomi dan 34 daerah belum menyampaikan data penanganan Covid 19. "Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD business as usual," ujarnya saat memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju melalui videoconference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
"Saya melihat dan saya mencermati masih beberapa daerah apdnnya business as usual. Saya minta bu Menkeu tegur 103 daerah yang belum menganggarkan jaringan pengaman sosial, lalu ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Ada 34 daerah yang belum menyerahkan data penanganan Covid-19, yang berarti ada diantara kita yang belum memiliki respon dan feeling," sambungnya
Jokowi juga memerintahkan menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan yang ada.
"Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," bebernya.
Lalu 140 daerah yang belum menggarakan penanganan dampak ekonomi dan 34 daerah belum menyampaikan data penanganan Covid 19. "Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD business as usual," ujarnya saat memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju melalui videoconference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
"Saya melihat dan saya mencermati masih beberapa daerah apdnnya business as usual. Saya minta bu Menkeu tegur 103 daerah yang belum menganggarkan jaringan pengaman sosial, lalu ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Ada 34 daerah yang belum menyerahkan data penanganan Covid-19, yang berarti ada diantara kita yang belum memiliki respon dan feeling," sambungnya
Jokowi juga memerintahkan menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan yang ada.
"Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," bebernya.
(ant)
tulis komentar anda