Belanja Pemerintah Tembus Rp522,7 Triliun, Sri Mulyani: Dinikmati Langsung Masyarakat
Senin, 22 Mei 2023 - 17:30 WIB
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2023 mencapai Rp522,7 triliun atau 23,3% dari pagu yang juga dipengaruhi oleh event libur Idul Fitri 1444 H. Foto/Dok
JAKARTA - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2023 mencapai Rp522,7 triliun atau 23,3% dari pagu. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa realisasi belanja pemerintah pusat ini juga dipengaruhi oleh event libur Idul Fitri 1444 H.
"Ini terdiri dari yang pertama belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp257,7 triliun atau 25,7% dari pagu. Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Mei 2023 di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Selain itu belanja ini juga ditujukan untuk penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan pembayaran THR ASN.
Kemudian belanja non K/L tercatat sebesar Rp265 triliun, atau 21,3% dari pagu. Belanja ini utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
"Sebanyak Rp274,4 triliun belanja pemerintah pusat, atau 52,5% dari total realisasi BPP, manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," ungkap Sri Mulyani.
Melalui belanja K/L, sebanyak 9,9 juta PKH menerima bayaran APBN sebesar RP14,4 triliun. Kemudian Kartu Sembako sebesar Rp15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM. Selanjutnya, PBI JKN sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Angka ini ditambah dengan program Indonesia Pintar sebesar Rp4,5 triliun untuk 8 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa, BOPTN sebesar Rp1,08 triliun untuk 192 PTN.
Selain itu terdapat bantuan Stimulan Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah, pembangunan/rehabilitas infrastruktur sebesar Rp34,4 triliun, kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp274,4 miliar untuk 53.690 unit.
Selanjutnya bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp69.9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator, bantuan ternak Rp28,5 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang sebesar Rp12,5 miliar sejumlah 28.3 juta ekor.
"Melalui belanja non K/L antara lain untuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebesar Rp5,2 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun, juga Kartu Prakerja Rp804,2 miliar untuk 182,6 ribu peserta, subsidi perumahan Rp204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit, dan kompensasi BBM sebesar Rp33,8 triliun," pungkas Sri Mulyani.
"Ini terdiri dari yang pertama belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp257,7 triliun atau 25,7% dari pagu. Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Mei 2023 di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Baca Juga
Selain itu belanja ini juga ditujukan untuk penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan pembayaran THR ASN.
Baca Juga
Kemudian belanja non K/L tercatat sebesar Rp265 triliun, atau 21,3% dari pagu. Belanja ini utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
"Sebanyak Rp274,4 triliun belanja pemerintah pusat, atau 52,5% dari total realisasi BPP, manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," ungkap Sri Mulyani.
Melalui belanja K/L, sebanyak 9,9 juta PKH menerima bayaran APBN sebesar RP14,4 triliun. Kemudian Kartu Sembako sebesar Rp15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM. Selanjutnya, PBI JKN sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Angka ini ditambah dengan program Indonesia Pintar sebesar Rp4,5 triliun untuk 8 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa, BOPTN sebesar Rp1,08 triliun untuk 192 PTN.
Selain itu terdapat bantuan Stimulan Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah, pembangunan/rehabilitas infrastruktur sebesar Rp34,4 triliun, kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp274,4 miliar untuk 53.690 unit.
Selanjutnya bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp69.9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator, bantuan ternak Rp28,5 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang sebesar Rp12,5 miliar sejumlah 28.3 juta ekor.
"Melalui belanja non K/L antara lain untuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebesar Rp5,2 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun, juga Kartu Prakerja Rp804,2 miliar untuk 182,6 ribu peserta, subsidi perumahan Rp204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit, dan kompensasi BBM sebesar Rp33,8 triliun," pungkas Sri Mulyani.
(akr)
tulis komentar anda