Menteri Erick: Vaksin Covid-19 Siap Diproduksi Massal Januari 2021
Sabtu, 25 Juli 2020 - 11:29 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mempercepat pembuatan vaksin Covid-19 yang bakal dibuat oleh BUMN sektor farmasi.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, vaksin Covid-19 akan tersedia pada Januri 2021. Artinya, selama tujuh bulan Indonesia masih akan dihadapi dengan virus Corona (Covid-19).
"Vaksin akan diproduksi pada Januari atau Februari 2021. Jadi, masih enam dan tujuh bulan lagi kita harus menghadapi Covid-19," kata Erick dalam peluncuran aplikasi digital ASDP di Jakarta, Sabtu (25/7/2020). ( Baca juga:Wiku Sebut Vaksin COVID-19 Buatan Dalam Negeri Sedang Dikembangkan )
Dia melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah tiada hentinya terus memastikan protokol kesehatan Covid-19 agar mencegah penyebaran pandemi tersebut.
"Kesadaran yang harus dibangun diri sendiri dan masyarakat seyogyanya harus menjalani protokol Covid-19," jelasnya.
Dia pun mendukung masyarakat yang tidak memakai masker harus didenda. Serta harus diancam dengan sanksi agar bisa mematuhi protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan ini menjadi prirotas utama kita kembali kalau ingin merasa aman," tandasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, vaksin Covid-19 akan tersedia pada Januri 2021. Artinya, selama tujuh bulan Indonesia masih akan dihadapi dengan virus Corona (Covid-19).
"Vaksin akan diproduksi pada Januari atau Februari 2021. Jadi, masih enam dan tujuh bulan lagi kita harus menghadapi Covid-19," kata Erick dalam peluncuran aplikasi digital ASDP di Jakarta, Sabtu (25/7/2020). ( Baca juga:Wiku Sebut Vaksin COVID-19 Buatan Dalam Negeri Sedang Dikembangkan )
Dia melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah tiada hentinya terus memastikan protokol kesehatan Covid-19 agar mencegah penyebaran pandemi tersebut.
"Kesadaran yang harus dibangun diri sendiri dan masyarakat seyogyanya harus menjalani protokol Covid-19," jelasnya.
Dia pun mendukung masyarakat yang tidak memakai masker harus didenda. Serta harus diancam dengan sanksi agar bisa mematuhi protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan ini menjadi prirotas utama kita kembali kalau ingin merasa aman," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda