Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris Pertamina, Ini Posisi Jabatan Ahok Sekarang
Jum'at, 28 Juli 2023 - 10:20 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran komisaris Pertamina. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Dia mengangkat Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Komisaris BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu.
Rosan menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut sejak 3 Februari 2021. Alasan pergantian ini lantaran Pahala ditetapkan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Baca Juga: Erick Thohir Soal Ahok Jadi Dirut Pertamina: Bisa Saja Terjadi
Rosan sendiri juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Juli 2023 lalu. Adapun perubahan susunan Dewan Komisaris tertuang dalam keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dengan Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham.
Rosan menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut sejak 3 Februari 2021. Alasan pergantian ini lantaran Pahala ditetapkan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Baca Juga: Erick Thohir Soal Ahok Jadi Dirut Pertamina: Bisa Saja Terjadi
Rosan sendiri juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Juli 2023 lalu. Adapun perubahan susunan Dewan Komisaris tertuang dalam keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dengan Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham.
Lihat Juga :