Luhut Bocorkan Soal Penghapusan Pertalite: Tinggal Tunggu Waktu
Rabu, 06 September 2023 - 14:28 WIB
Pemerintah membenarkan sedang mengkaji penghapusan BBM bersubsidi jenis pertalite. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa pemerintah sedang mengkaji wacana penghapusan pertalite . Upaya tersebut tinggal menunggu waktu untuk mengatasi masalah polusi udara.
"Kita akan lakukan semua itu nanti. Sekarang lagi dihitung supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya naik, sulfurnya kurang," ungkap Luhut di Hotel Fairmont, Rabu (6/9/2023).
Dia menandaskan polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lain. Menurut dia emisi karbon banyak dihasilkan dari BBM sektor transportasi.
"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara dari tranportasi. Transportasi itu emisi karbon itu. Jadi hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.
Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerinta akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi. Pemerintah kemudian mengkaji program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dalam penanganan polusi udara.
"Nah, jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya. Jadi itu semua kita lakukan secara terukur sekarang ini kita prospera membuat studi detail memgenai ini," katanya.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kajian tersebut dinamakan dengan Program Langit Biru Tahap 2. Adapun saat ini masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan pemerintah. "Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," kata dia baru-baru ini.
Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah.
"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," jelas Nicke.
"Kita akan lakukan semua itu nanti. Sekarang lagi dihitung supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya naik, sulfurnya kurang," ungkap Luhut di Hotel Fairmont, Rabu (6/9/2023).
Dia menandaskan polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lain. Menurut dia emisi karbon banyak dihasilkan dari BBM sektor transportasi.
"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara dari tranportasi. Transportasi itu emisi karbon itu. Jadi hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.
Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerinta akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi. Pemerintah kemudian mengkaji program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dalam penanganan polusi udara.
"Nah, jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya. Jadi itu semua kita lakukan secara terukur sekarang ini kita prospera membuat studi detail memgenai ini," katanya.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kajian tersebut dinamakan dengan Program Langit Biru Tahap 2. Adapun saat ini masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan pemerintah. "Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," kata dia baru-baru ini.
Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah.
"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," jelas Nicke.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda