Ini Biang Kerok Penyebab Bisnis BPR Alami Kebangkrutan
Selasa, 04 Agustus 2020 - 19:52 WIB
Tekanan ekonomi dan kemampuan daya saing memang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan bisnis Bank Prekreditan Rakyat (BPR). Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Tekanan ekonomi dan kemampuan daya saing memang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan bisnis Bank Prekreditan Rakyat (BPR). Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi mengungkapkan, penyebab bisnis BPR mengalami kebangkrutan yaitu adanya fraud yang memiliki peran penting dalam membuat sebuah BPR mengalami kebangkrutan.
(Baca Juga: Wow, 103 Bank Perkreditan Rakyat Sudah Bangkrut )
"Bahkan dalam penelitian bank-bank yang telah dilikuidasi, fraud ini terjadi dalam saat bank masih terefleksi dalam kondisi sehat dan baru terungkap ketika BPR itu bangkrut," kata Suwandi dalam webinar, Selasa (4/8/2020).
Dia memaparkan beberapa variable independen BPR gagal antara lain perangkapan jabatan pemegang saham dengan dewan direksi, ketidakpatuhan membayar premi, ketidaklengkapan membayar surat pernyataan direksi, serta ketidaklengkapan surat pernyataan dari pemegang saham.
"BPR juga harus mengubah pola bisnis yang mana dalam praktiknya memang perlu dilakukan," ungkapnya.
(Baca Juga: BPR Bermodal Cekak Bisa Gandeng Tekfin untuk Digitalisasi )
Lebih lanjut terang Suwandi, tata kelola yang khususnya fokus pada perilaku dan profesionalisme dari pengurus perlu mendapat penekanan, sehingga resolusi BPR jauh lebih baik, yakni tak berujung pada likudiasi.
"Kita juga terus mengumpulkan data apa yang perlu diperbaiki agar BPR ini bisa meningkat," jelasnya.
(Baca Juga: Wow, 103 Bank Perkreditan Rakyat Sudah Bangkrut )
"Bahkan dalam penelitian bank-bank yang telah dilikuidasi, fraud ini terjadi dalam saat bank masih terefleksi dalam kondisi sehat dan baru terungkap ketika BPR itu bangkrut," kata Suwandi dalam webinar, Selasa (4/8/2020).
Dia memaparkan beberapa variable independen BPR gagal antara lain perangkapan jabatan pemegang saham dengan dewan direksi, ketidakpatuhan membayar premi, ketidaklengkapan membayar surat pernyataan direksi, serta ketidaklengkapan surat pernyataan dari pemegang saham.
"BPR juga harus mengubah pola bisnis yang mana dalam praktiknya memang perlu dilakukan," ungkapnya.
(Baca Juga: BPR Bermodal Cekak Bisa Gandeng Tekfin untuk Digitalisasi )
Lebih lanjut terang Suwandi, tata kelola yang khususnya fokus pada perilaku dan profesionalisme dari pengurus perlu mendapat penekanan, sehingga resolusi BPR jauh lebih baik, yakni tak berujung pada likudiasi.
"Kita juga terus mengumpulkan data apa yang perlu diperbaiki agar BPR ini bisa meningkat," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda