Sri Mulyani Mohon Maaf Tak Ada Snack Saat Rapat Imbas Hemat Anggaran
Kamis, 30 April 2020 - 13:25 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan langkah realokasi dan refocussing anggaran menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, anggaran snack atau kue untuk rapat-rapat di DPR pun dipangkas
"Kita potong anggaran untuk realokasi ke covid-19 jadi mohon maap enggak ada lagi snack saat rapat. Kita harap efisiensinya sampai tahun depan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Dia mengakui ada dampak negatifnya jika snack harus dihapus. Kebijakan ini akan mematikan pengusaha penjual snack. Namun, Sri Mulyani berharap kebijakan ini dapat diterima karena pos-pos anggaran lain juga dihemat. Bahkan, kenaikan tunjangan kinerja PNS ditunda.
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp190 triliun. Rinciannya dari total tersebut, penghematan dari kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp95,7 triliun dan TKDD sebesar Rp94,2 triliun.
Dia merinci dari penghematan sebesar Rp95,7 triliun berasal dari pemotongan belanja barang senilai Rp52 triliun yang diambil dari pemangkasan perjalanan dinas Rp33,7 triliun dan belanja barang Rp18,2 triliun serta pemotongan belanja modal Rp42,6 triliun. "Ada realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun," katanya.
Sambung Menkeu menambahkan, pemangkasan belanja modal dilakukan dengan hati-hati agar beberapa proyek, terutama di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, tidak mangkrak. "Ini hanya slowing down, perlambatan eksekusi dengan skema multiyears sehingga proyeknya tahun depan tidak mangkrak," pungkasnya.
"Kita potong anggaran untuk realokasi ke covid-19 jadi mohon maap enggak ada lagi snack saat rapat. Kita harap efisiensinya sampai tahun depan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta, Kamis (30/4/2020).
Dia mengakui ada dampak negatifnya jika snack harus dihapus. Kebijakan ini akan mematikan pengusaha penjual snack. Namun, Sri Mulyani berharap kebijakan ini dapat diterima karena pos-pos anggaran lain juga dihemat. Bahkan, kenaikan tunjangan kinerja PNS ditunda.
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp190 triliun. Rinciannya dari total tersebut, penghematan dari kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp95,7 triliun dan TKDD sebesar Rp94,2 triliun.
Dia merinci dari penghematan sebesar Rp95,7 triliun berasal dari pemotongan belanja barang senilai Rp52 triliun yang diambil dari pemangkasan perjalanan dinas Rp33,7 triliun dan belanja barang Rp18,2 triliun serta pemotongan belanja modal Rp42,6 triliun. "Ada realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun," katanya.
Sambung Menkeu menambahkan, pemangkasan belanja modal dilakukan dengan hati-hati agar beberapa proyek, terutama di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, tidak mangkrak. "Ini hanya slowing down, perlambatan eksekusi dengan skema multiyears sehingga proyeknya tahun depan tidak mangkrak," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda