Banjir Minat Investasi Asing, Badan Otorita IKN Sudah Kantongi 323 LOI

Pembangunan IKN sendiri dijelaskan Agung memang tidak bertumpu pada kas negara atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Hal itu bertujuan agar pembangunan ibu kota baru tidak menjadi beban pada ruang fiskal negara. Oleh karenanya pembiayaan lewat kantong investor saat ini tengah dikejar oleh pemerintah.

Agar tidak membebani keuangan negara, maka Pemerintah berkomitmen menggunakan APBN hanya 20% atau sekitar Rp89,4 triliun dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun, sedang 80% sisanya akan dicarikan pembiayaan dari investor swasta, BUMN, serta BUMD.

"Jadi di sini kita melihat sektor swasta bekerja sama membangun IKN. Ini bukan proyek pemerintah saja, ini adalah visi bangsa dan negara bekerja sama (dengan swasta) untuk mewujudkannya," kata Agung.

"Kami akan mengundang berpartisipasi teman-teman kami dari Republik Korea, kami sangat menghargai perjalanan investasi sejauh ini yang telah dilakukan, dimulai dengan pertemuan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Mr. wonn, untuk bertemu dengan presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Mr. won bertemu dengan Menteri Basuki," pungkasnya.