Menuju Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Lebih Baik
Sabtu, 02 Desember 2023 - 07:58 WIB
“Dan permasalahan aset pun masih terus menguat sehingga kita perlu lakukan rakor untuk hal itu agar tidak terjadi hal yang sama temuan di tahun 2023 ini,” katanya menambahkan.
Rina Dewiyanti pun mengungkapkan permasalahan aset yang sering muncul di tahun 2023 itu seperti double catat, adanya proses sertifikat yang tidak kunjung terbit akibat konflik dengan pihak ketiga. “Kemudian, adanya pengurangan luas tanah dan yang paling sering terjadi adalah adanya permasalahan dengan pihak ketiga, karena saling mengklaim,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten pun mengevaluasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten persoalan Barang Milk Daerah. “Untuk evaluasi di Kabupaten/Kota di tahun 2023 yaitu bagaimana tujuh area MCP salah satunya adalah manajemen aset bisa diselesaikan,” tuturnya.
Disampaikan Rina Dewiyanti, hal tersebut mulai dari databasenya, pengamanan sertifikat, penatausahaan dan pengamanan fisiknya bisa diselesaikan. “Sehingga secara agregat Pemprov Banten total atau rekap dari pengelolaan BMD Kabupaten/Kota bisa membaik,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten mengapresiasi dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan BPKAD Provinsi Banten.
“Tentu saya sangat mengucapkan terimakasih dan apresiasi rakor ini, ini dalam rangka kita menuju tata kelola barang milik daerah yang lebih baik. Kemudian juga bisa memberikan kemanfaatan bagi mendukung pelayanan publik dan peningkatkan sumber daya ekonomi dalam rangka pendapatan asli daerah di masing – masing Kabupaten/Kota dan provinsi,” tuturnya.
Rina Dewiyanti pun mengungkapkan permasalahan aset yang sering muncul di tahun 2023 itu seperti double catat, adanya proses sertifikat yang tidak kunjung terbit akibat konflik dengan pihak ketiga. “Kemudian, adanya pengurangan luas tanah dan yang paling sering terjadi adalah adanya permasalahan dengan pihak ketiga, karena saling mengklaim,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten pun mengevaluasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten persoalan Barang Milk Daerah. “Untuk evaluasi di Kabupaten/Kota di tahun 2023 yaitu bagaimana tujuh area MCP salah satunya adalah manajemen aset bisa diselesaikan,” tuturnya.
Disampaikan Rina Dewiyanti, hal tersebut mulai dari databasenya, pengamanan sertifikat, penatausahaan dan pengamanan fisiknya bisa diselesaikan. “Sehingga secara agregat Pemprov Banten total atau rekap dari pengelolaan BMD Kabupaten/Kota bisa membaik,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten mengapresiasi dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan BPKAD Provinsi Banten.
“Tentu saya sangat mengucapkan terimakasih dan apresiasi rakor ini, ini dalam rangka kita menuju tata kelola barang milik daerah yang lebih baik. Kemudian juga bisa memberikan kemanfaatan bagi mendukung pelayanan publik dan peningkatkan sumber daya ekonomi dalam rangka pendapatan asli daerah di masing – masing Kabupaten/Kota dan provinsi,” tuturnya.
Lihat Juga :