Menuju Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Lebih Baik
Sabtu, 02 Desember 2023 - 07:58 WIB
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Foto/Dok
SERANG - Menuju tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan rapat koordinasi tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
“Kenapa kita lakukan ? karena sering sekali atas penyusunan LKPD ini perlu kita koordinasi karena masih banyak ditemukan catatan-catatan dari BPK selaku auditor terhadap LKPD,” kata Rina Dewiyanti.
“Dan permasalahan aset pun masih terus menguat sehingga kita perlu lakukan rakor untuk hal itu agar tidak terjadi hal yang sama temuan di tahun 2023 ini,” katanya menambahkan.
Rina Dewiyanti pun mengungkapkan permasalahan aset yang sering muncul di tahun 2023 itu seperti double catat, adanya proses sertifikat yang tidak kunjung terbit akibat konflik dengan pihak ketiga. “Kemudian, adanya pengurangan luas tanah dan yang paling sering terjadi adalah adanya permasalahan dengan pihak ketiga, karena saling mengklaim,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten pun mengevaluasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten persoalan Barang Milk Daerah. “Untuk evaluasi di Kabupaten/Kota di tahun 2023 yaitu bagaimana tujuh area MCP salah satunya adalah manajemen aset bisa diselesaikan,” tuturnya.
Disampaikan Rina Dewiyanti, hal tersebut mulai dari databasenya, pengamanan sertifikat, penatausahaan dan pengamanan fisiknya bisa diselesaikan. “Sehingga secara agregat Pemprov Banten total atau rekap dari pengelolaan BMD Kabupaten/Kota bisa membaik,” ujarnya.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
“Kenapa kita lakukan ? karena sering sekali atas penyusunan LKPD ini perlu kita koordinasi karena masih banyak ditemukan catatan-catatan dari BPK selaku auditor terhadap LKPD,” kata Rina Dewiyanti.
Baca Juga
“Dan permasalahan aset pun masih terus menguat sehingga kita perlu lakukan rakor untuk hal itu agar tidak terjadi hal yang sama temuan di tahun 2023 ini,” katanya menambahkan.
Rina Dewiyanti pun mengungkapkan permasalahan aset yang sering muncul di tahun 2023 itu seperti double catat, adanya proses sertifikat yang tidak kunjung terbit akibat konflik dengan pihak ketiga. “Kemudian, adanya pengurangan luas tanah dan yang paling sering terjadi adalah adanya permasalahan dengan pihak ketiga, karena saling mengklaim,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten pun mengevaluasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten persoalan Barang Milk Daerah. “Untuk evaluasi di Kabupaten/Kota di tahun 2023 yaitu bagaimana tujuh area MCP salah satunya adalah manajemen aset bisa diselesaikan,” tuturnya.
Disampaikan Rina Dewiyanti, hal tersebut mulai dari databasenya, pengamanan sertifikat, penatausahaan dan pengamanan fisiknya bisa diselesaikan. “Sehingga secara agregat Pemprov Banten total atau rekap dari pengelolaan BMD Kabupaten/Kota bisa membaik,” ujarnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda