Menuju Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Lebih Baik
Sabtu, 02 Desember 2023 - 07:58 WIB
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Foto/Dok
SERANG - Menuju tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan rapat koordinasi tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti. Baca Juga: Geram Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi: Dikira Saya Tidak Tahu?
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
“Kenapa kita lakukan ? karena sering sekali atas penyusunan LKPD ini perlu kita koordinasi karena masih banyak ditemukan catatan-catatan dari BPK selaku auditor terhadap LKPD,” kata Rina Dewiyanti.
Baca Juga: Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan Akan Diselaraskan
Kegiatan rapat koordinasi tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti. Baca Juga: Geram Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi: Dikira Saya Tidak Tahu?
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko, sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
“Kenapa kita lakukan ? karena sering sekali atas penyusunan LKPD ini perlu kita koordinasi karena masih banyak ditemukan catatan-catatan dari BPK selaku auditor terhadap LKPD,” kata Rina Dewiyanti.
Baca Juga: Skema Pemanfaatan Aset Daerah untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan Akan Diselaraskan
Lihat Juga :