Soal Negara Kuasai 61% Saham Freeport, Erick Thohir: Tidak Terburu-buru
Selasa, 19 Desember 2023 - 18:19 WIB
Menteri BUMN, Erick Thohir buka-bukaan soal rencana pemerintah untuk menguasai saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 61%. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah berencana menguasai saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 61%. Sebelumnya, pemerintah berencana menambah lagi jumlah saham Freeport sebanyak 10%, dimana saat inikepemilikan melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan atau MIND ID baru di angka 51%.
Baca Juga: Sinyal Pemerintah Tambah 10% Saham Freeport Makin Kuat, Tunggu 2 Minggu Lagi
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, rencana pemerintah mengakuisisi saham PTFI tidak dilakukan secara terburu-buru. Iamenjelaskan, masa kontrak Freeport Indonesia akan selesai pada 2041 mendatang. Kendati begitu, PTFI punya pilihan, yakni tetap mengembangkan potensi dengan berinvestasi, setelah berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di perut Grasberg, Papua. Atau justru berhenti beroperasi alias shutdown.
Soal pengembangan potensi emas setelah habis masa kontrak, pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Baca Juga: Memuluskan Perpanjangan Izin Freeport, Pemerintah Bakal Utak-atik Aturan
Hanya saja, izin perpanjangan kontrak juga dibarengi dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10%, sehingga total saham negara naik menjadi 61%.
“Investasi untuk 20 tahun lagi, kalau bisnis pertambangan harus invest di awal, nggak bisa kontraknya habis baru invest, nanti barangnya muncul 20 tahun lagi,” ungkap Erick di Kementerian BUMN, Selasa (19/12/2023).
Baca Juga: Sinyal Pemerintah Tambah 10% Saham Freeport Makin Kuat, Tunggu 2 Minggu Lagi
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, rencana pemerintah mengakuisisi saham PTFI tidak dilakukan secara terburu-buru. Iamenjelaskan, masa kontrak Freeport Indonesia akan selesai pada 2041 mendatang. Kendati begitu, PTFI punya pilihan, yakni tetap mengembangkan potensi dengan berinvestasi, setelah berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di perut Grasberg, Papua. Atau justru berhenti beroperasi alias shutdown.
Soal pengembangan potensi emas setelah habis masa kontrak, pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Baca Juga: Memuluskan Perpanjangan Izin Freeport, Pemerintah Bakal Utak-atik Aturan
Hanya saja, izin perpanjangan kontrak juga dibarengi dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10%, sehingga total saham negara naik menjadi 61%.
“Investasi untuk 20 tahun lagi, kalau bisnis pertambangan harus invest di awal, nggak bisa kontraknya habis baru invest, nanti barangnya muncul 20 tahun lagi,” ungkap Erick di Kementerian BUMN, Selasa (19/12/2023).
Lihat Juga :