Ribut-ribut Politisasi Bansos Beras, Erick Thohir: Berjalan Sudah Lama
Senin, 12 Februari 2024 - 19:44 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons rumor bantuan sosial (bansos) 10 kilogram (Kg) yang diklaim telah dipolitisasi. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons rumor bantuan sosial ( bansos ) 10 kilogram (Kg) yang diklaim telah dipolitisasi. Menurutnya, bantuan pangan ini sudah berjalan sejak lama.
Dia menjelaskan, kebijakanbansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” ujar Erick saat ditemui Robinson Ramayana Ciplaz Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
“Dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini,” beber Erick.
Menurutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk subsidi energi dan bantuan pangan. Kebijakannya pun sudah disepakati jauh-jauh hari oleh legislatif dan pemerintah.
Namun, Erick menyayangkan menjelang pemilihan umum atau pemilu, bansos beras justru diributkan dengan dalil dipolitisasi.
“Sama, tadi saya bilang subsidi energi Rp540 triliun, sudah lama berjalan. Kenapa yang disibukan hanya yang bansos, ingat program bansos sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogram oleh ibu Mensos, bapak Presiden juga,” ucapnya.
“Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos. Tetapi kalau intervensi pasar murah, pada saat Covid pun, tidak ada yang ribut, ya jadi percayalah kebijakan ini diambil untuk melayani yang tidak mampu,” jelas Erick.
Dia menjelaskan, kebijakanbansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” ujar Erick saat ditemui Robinson Ramayana Ciplaz Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
“Dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini,” beber Erick.
Menurutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk subsidi energi dan bantuan pangan. Kebijakannya pun sudah disepakati jauh-jauh hari oleh legislatif dan pemerintah.
Namun, Erick menyayangkan menjelang pemilihan umum atau pemilu, bansos beras justru diributkan dengan dalil dipolitisasi.
“Sama, tadi saya bilang subsidi energi Rp540 triliun, sudah lama berjalan. Kenapa yang disibukan hanya yang bansos, ingat program bansos sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogram oleh ibu Mensos, bapak Presiden juga,” ucapnya.
“Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos. Tetapi kalau intervensi pasar murah, pada saat Covid pun, tidak ada yang ribut, ya jadi percayalah kebijakan ini diambil untuk melayani yang tidak mampu,” jelas Erick.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda