Ribut-ribut Politisasi Bansos Beras, Erick Thohir: Berjalan Sudah Lama
Senin, 12 Februari 2024 - 19:44 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons rumor bantuan sosial (bansos) 10 kilogram (Kg) yang diklaim telah dipolitisasi. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons rumor bantuan sosial ( bansos ) 10 kilogram (Kg) yang diklaim telah dipolitisasi. Menurutnya, bantuan pangan ini sudah berjalan sejak lama.
Baca Juga: Politisasi Bansos Jadi Sorotan, Puluhan Ekonom Minta Setop
Dia menjelaskan, kebijakanbansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” ujar Erick saat ditemui Robinson Ramayana Ciplaz Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Ganjar Minta Politisasi Bansos Dihentikan, Ini Sebabnya
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
Baca Juga: Politisasi Bansos Jadi Sorotan, Puluhan Ekonom Minta Setop
Dia menjelaskan, kebijakanbansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” ujar Erick saat ditemui Robinson Ramayana Ciplaz Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Ganjar Minta Politisasi Bansos Dihentikan, Ini Sebabnya
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
Lihat Juga :