Sektor Hunian di IKN Butuh Investasi Rp150 Triliun, Pemerintah Tawarkan Skema Ini
Kamis, 07 Maret 2024 - 13:39 WIB
Kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN tembus Rp150 triliun, dimana pemerintah menawarkan berbagai skema. Foto/Dok
JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), Agung Wicaksono mengatakan, kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN tembus Rp150 triliun. Agung menjelaskan, kebutuhan biaya investasi tersebut untuk melengkapi permintaan hunian dari sektor swasta.
"Kalau di data itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu 600 hektare di IKN, dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp150 triliun," ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut Agung menjelaskan, pemerintah menawarkan berbagai skema investasi mulai dari Investasi langsung, hingga berbagai risiko lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).
"Kegiatan market sounding untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan atas prakarsa Badan Usaha adalah sebuah bentuk unsolicitid KPBU," sambungnya.
Estimasi kebutuhan biaya investasi tersebut melihat proyeksi populasi di IKN ke depannya. Sebab tidak hanya dihuni oleh para PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun juga pekerja di sektor swasta.
Pada kesempatan yang berbeda, Staff Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Diany Sadiawati mengatakan, jumlah populasi di IKN bakal tembus 1,9 juta orang pada tahun 2045 mendatang.
"Tahun 2045, Nusantara diharapkan menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia dengan sekitar 1,9 juta warga yang berarti akan sama dengan jumlah penduduk San Jose, California pada saat ini," ujar Diany dalam pernyataan tertulisnya (18/7).
"Kalau di data itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu 600 hektare di IKN, dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp150 triliun," ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut Agung menjelaskan, pemerintah menawarkan berbagai skema investasi mulai dari Investasi langsung, hingga berbagai risiko lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).
"Kegiatan market sounding untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan atas prakarsa Badan Usaha adalah sebuah bentuk unsolicitid KPBU," sambungnya.
Estimasi kebutuhan biaya investasi tersebut melihat proyeksi populasi di IKN ke depannya. Sebab tidak hanya dihuni oleh para PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun juga pekerja di sektor swasta.
Pada kesempatan yang berbeda, Staff Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Diany Sadiawati mengatakan, jumlah populasi di IKN bakal tembus 1,9 juta orang pada tahun 2045 mendatang.
"Tahun 2045, Nusantara diharapkan menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia dengan sekitar 1,9 juta warga yang berarti akan sama dengan jumlah penduduk San Jose, California pada saat ini," ujar Diany dalam pernyataan tertulisnya (18/7).
(akr)
tulis komentar anda