Anggaran Prabowo Ternyata Masih Kalah dengan Basuki, Kementerian PUPR Tetap Juaranya!
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 19:49 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar di 2021 . Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono masih menjai pemegang anggaran terbesar mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto .
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp149,6 triliun dalam RAPBN 2021. "Belanja K/L memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: 2021 Masih Ngeri, Jokowi Siapkan Rp419,3 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Menurut dia anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan tahun ini sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur. "Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," katanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp149,6 triliun dalam RAPBN 2021. "Belanja K/L memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: 2021 Masih Ngeri, Jokowi Siapkan Rp419,3 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Menurut dia anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan tahun ini sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur. "Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," katanya.
Lihat Juga :