Said Iqbal Sebut Program Tapera Belum Ada Kejelasan, Jika Dipaksakan Hanya Membebani
Rabu, 29 Mei 2024 - 14:10 WIB
Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal program Tapera penting dijalankan mengingat rumah adalah kebutuhan primer. Foto/Dok
JAKARTA - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungannya terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dicanangkan Pemerintah. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal program Tapera penting dijalankan mengingat rumah adalah kebutuhan primer.
“Bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat. Di mana dalam 13 Platform Partai Buruh, jaminan perumahan adalah jaminan sosial yang akan kami perjuangkan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis seperti dikutip Rabu (29/5/2024).
Namun demikian, Iqbal menyebut, kondisi sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk program Tapera dijalankan oleh Pemerintah. Ia menilai, program Tapera yang dilakukan dengan memotong upah justru pada akhirnya akan membebani buruh dan rakyat umum.
Selain itu juga belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
Iqbal mengatakan, alasan lain mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%. Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali.
Menurutnya, bila upah dipotong lagi 3% untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.
“Dalam UUD 1945 tanggungjawab pemerintah adalah menyiapkan dan menyedikan rumah untuk rakyat yang murah, sebagaimana program jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah. Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh," tutur Iqbal.
“Bahkan di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat. Di mana dalam 13 Platform Partai Buruh, jaminan perumahan adalah jaminan sosial yang akan kami perjuangkan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis seperti dikutip Rabu (29/5/2024).
Namun demikian, Iqbal menyebut, kondisi sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk program Tapera dijalankan oleh Pemerintah. Ia menilai, program Tapera yang dilakukan dengan memotong upah justru pada akhirnya akan membebani buruh dan rakyat umum.
Selain itu juga belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika dipaksakan, hal ini bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
Baca Juga
Iqbal mengatakan, alasan lain mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%. Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali.
Menurutnya, bila upah dipotong lagi 3% untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.
“Dalam UUD 1945 tanggungjawab pemerintah adalah menyiapkan dan menyedikan rumah untuk rakyat yang murah, sebagaimana program jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah. Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh," tutur Iqbal.
(akr)
tulis komentar anda