Gelar Rapimnas, FSPP Beri Sejumlah Masukan ke BUMN Perkeretaapian
Jum'at, 21 Juni 2024 - 09:30 WIB
Rapimnas FSPP memberikan masukan terkait kesinambungan BUMN di bidang perkeretaapian serta kesejahteraan para pekerjanya. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pekeretaapian (FSPP) pada Kamis (20/6) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menghasilkan sejumlah keputusan dan masukan. Di antaranya adalah mengenai kesinambungan BUMN di bidang perkeretaapian , serta kesejahteraan para pekerjanya.
"Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama serta proses Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan penugasan," ungkap Presiden FSPP Edi Suryanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Baca Juga: Libur Iduladha, 940.738 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual
Edi mengatakan, FSPP mendukung dilanjutkannya perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di BUMN bidang perkeretaapian, baik di PT Industri Kereta Api (Persero) maupun PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI Group). Hal itu demi menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkesinambungan. "Tentunya dengan mengedepankan upaya kolaboratif, aspek keadilan dan bermartabat dari masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
"Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama serta proses Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan penugasan," ungkap Presiden FSPP Edi Suryanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Baca Juga: Libur Iduladha, 940.738 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual
Edi mengatakan, FSPP mendukung dilanjutkannya perundingan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di BUMN bidang perkeretaapian, baik di PT Industri Kereta Api (Persero) maupun PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI Group). Hal itu demi menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkesinambungan. "Tentunya dengan mengedepankan upaya kolaboratif, aspek keadilan dan bermartabat dari masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Lihat Juga :