Benahi Tata Kelola, Denda Impor Beras Wajib Segera Dituntaskan
Jum'at, 23 Agustus 2024 - 11:09 WIB
"Sudah ada beberapa kasus korupsi yang terungkap dalam kegiatan impor. Ada kasus korupsi impor bawang, impor garam, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Pihaknya optimistis KPK tidak memerkukan waktu lama untuk menuntaskan penyelidikan terkait masalah tersebut. Dia menegaskan penyelesaian demurrage impor beras diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
"KPK perlu serius dan menyampaikan perkembangannya secara berkala demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa laporannya tidak diabaikan. KPK sudah punya data awal dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan," tandasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait denda impor tersebut dilanjutkan ke penyidikan. Laporan terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat atau SDR pada tanggal 3 Juli 2024.
Lembaga anti-rasuah tersebut dikabarkan mulai melakukan pemanggilan kepada saksi dari Perum Bulog terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar Rabu(21/8/2024). Saksi-saksi tersebut merupakan bawahan yang bekerja di Perum Bulog.
Selaras dengan KPK, Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Pihaknya optimistis KPK tidak memerkukan waktu lama untuk menuntaskan penyelidikan terkait masalah tersebut. Dia menegaskan penyelesaian demurrage impor beras diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
"KPK perlu serius dan menyampaikan perkembangannya secara berkala demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa laporannya tidak diabaikan. KPK sudah punya data awal dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan," tandasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait denda impor tersebut dilanjutkan ke penyidikan. Laporan terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat atau SDR pada tanggal 3 Juli 2024.
Lembaga anti-rasuah tersebut dikabarkan mulai melakukan pemanggilan kepada saksi dari Perum Bulog terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar Rabu(21/8/2024). Saksi-saksi tersebut merupakan bawahan yang bekerja di Perum Bulog.
Selaras dengan KPK, Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Lihat Juga :