Subsidi Energi Terus Melonjak, Gas Bumi Bisa Jadi Solusi Kurangi Impor LPG
Senin, 02 September 2024 - 19:01 WIB
Penggunaan gas bumi bisa menjadi solusi mengurangi ketergantungan impor LPG. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.
"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar," kata dia, di Jakarta, Senin (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini.
"Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia," lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.
"Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara," Yusuf menambahkan.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.
"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar," kata dia, di Jakarta, Senin (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini.
"Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia," lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.
"Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara," Yusuf menambahkan.
tulis komentar anda