Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
loading...
Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya soal besaran subsidi listrik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya soal besaran subsidi listrik .
"Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," jelasnya dalam Rapat Keja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.
"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," imbuhnya.
Tak hanya subsidi listrik, keduanya juga menyepakati volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah dan solar yang disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.
"Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton," pungkas Bahlil.
"Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," jelasnya dalam Rapat Keja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.
"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," imbuhnya.
Tak hanya subsidi listrik, keduanya juga menyepakati volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah dan solar yang disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.
"Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton," pungkas Bahlil.
(akr)
Lihat Juga :
