Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp6.324,29 Triliun per Juli 2024
Kamis, 19 September 2024 - 12:46 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar USD414,3 miliar atau setara Rp6.324,29 triliun. Angka itu tumbuh sebesar 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juni 2024.
"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik Pemerintah maupun Bank Sentral. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar USD194,3 miliar, atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,2 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada Juni 2024.
"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik Pemerintah maupun Bank Sentral. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar USD194,3 miliar, atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,2 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada Juni 2024.
Lihat Juga :
tulis komentar anda