6 Juta Data NPWP Warga Indonesia Bocor, Pakar Keamanan Siber Bilang Begini
Jum'at, 20 September 2024 - 14:00 WIB
Pengamat Keamanan Siber menanggapi bocornya Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6 juta warga Indonesia bocor, termasuk milik Presiden hingga Menkeu. Foto/Dok
JAKARTA - Data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 6 juta warga Indonesia bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi kebocoran data ini, Pengamat Keamanan Siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya menegaskan, pengelola data harus disiplin menjalankan standar pengelolaan dan pengamanan data untuk mencegah kebocoran.
Alfons menggarisbawahi bahwa sisi terlemah dari sistem keamanan data adalah pengguna atau user. Untuk itu, pihak pengelola data diharapkan juga turut andil dalam melindungi user dengan melakukan scanning pada setiap perangkat.
“Mereka perlu dilindungi dengan cara melakukan scanning terhadap perangkat mereka. Jika perangkat tidak sesuai standar keamanan, akses harus ditolak,” kata Alfons dalam Market Review IDX Channel pada Jumat (20/9/2024).
Di samping itu, Alfons juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data. Ia menyebut, instansi dan lembaga seringkali berebut tanggung jawab pengelolaan data dengan tujuan anggaran, bukan keamanan.
“Jadi sikap dasar yang harus dimiliki adalah amanah, bukan berkah. Dengan sikap amanah, pengelolaan data akan lebih aman,” ujar Alfons.
Lebih jauh Alfons berharap pemerintah lebih serius dalam menangani pengelolaan data dengan menempatkan orang-orang profesional di posisi yang relevan. Menurutnya, jika yang ditempatkan untuk bertanggung jawab adalah orang yang kurang mengerti soal pengelolaan data, maka kebocoran akan terus terjadi.
“Kalau bisa ya diutamakan milenial atau yang lebih muda lagi,” imbuh Alfons.
Menanggapi kebocoran data ini, Pengamat Keamanan Siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya menegaskan, pengelola data harus disiplin menjalankan standar pengelolaan dan pengamanan data untuk mencegah kebocoran.
Alfons menggarisbawahi bahwa sisi terlemah dari sistem keamanan data adalah pengguna atau user. Untuk itu, pihak pengelola data diharapkan juga turut andil dalam melindungi user dengan melakukan scanning pada setiap perangkat.
“Mereka perlu dilindungi dengan cara melakukan scanning terhadap perangkat mereka. Jika perangkat tidak sesuai standar keamanan, akses harus ditolak,” kata Alfons dalam Market Review IDX Channel pada Jumat (20/9/2024).
Di samping itu, Alfons juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data. Ia menyebut, instansi dan lembaga seringkali berebut tanggung jawab pengelolaan data dengan tujuan anggaran, bukan keamanan.
“Jadi sikap dasar yang harus dimiliki adalah amanah, bukan berkah. Dengan sikap amanah, pengelolaan data akan lebih aman,” ujar Alfons.
Lebih jauh Alfons berharap pemerintah lebih serius dalam menangani pengelolaan data dengan menempatkan orang-orang profesional di posisi yang relevan. Menurutnya, jika yang ditempatkan untuk bertanggung jawab adalah orang yang kurang mengerti soal pengelolaan data, maka kebocoran akan terus terjadi.
“Kalau bisa ya diutamakan milenial atau yang lebih muda lagi,” imbuh Alfons.
(akr)
tulis komentar anda