Vaksin Covid-19 Ada yang Gratis dan Berbayar, Kok Bisa?
Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:18 WIB
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin Covid-19. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Ia mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kata dia, vaksin akan diberikan secara cuma-cuma.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," kata Erick saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).
(Baca Juga: Bocoran Harga Vaksin Covid-19 Asal China Dibongkar Airlangga )
Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick.
Erick Thohir mengatakan, bakal ada 30 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pemerintah dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina pada akhir tahun 2020. Menurutnya, dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.
(Baca Juga: Pengadaan 290 Juta Vaksin Covid-19, Sudah Ada Belum Bu Sri Mulyani Anggarannya? )
"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," katanya.
Kendati demikian, Erick menjelaskan terkait uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan. Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan mengambil sejumlah langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada 2021. Salah satunya, memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi.
"Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," ujar Erick.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," kata Erick saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).
(Baca Juga: Bocoran Harga Vaksin Covid-19 Asal China Dibongkar Airlangga )
Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick.
Erick Thohir mengatakan, bakal ada 30 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pemerintah dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina pada akhir tahun 2020. Menurutnya, dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.
(Baca Juga: Pengadaan 290 Juta Vaksin Covid-19, Sudah Ada Belum Bu Sri Mulyani Anggarannya? )
"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," katanya.
Kendati demikian, Erick menjelaskan terkait uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan. Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan mengambil sejumlah langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada 2021. Salah satunya, memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi.
"Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," ujar Erick.
(akr)
tulis komentar anda