Siasat Menteri Edhy Maksimalkan Potensi Garam Rakyat
Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:56 WIB
Menteri Edhy semakin optimis setelah menerima masukan dan melihat sampel garam dari anggota Komisi IV daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi. "Kami sangat yakin apa yang disampaikan Pak Slamet dengan garamnya itu di atas 97. Ini yang pernah kami lihat di beberapa daerah kunjungan kami tentang garam," sambungnya.
Adapun saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) juga menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan. Dikatakannya, biaya terbesar dari produksi garam itu tedapat pada ongkos angkutnya.
"Makanya di PRL, program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata," urainya.
(Baca Juga: Prajurit TNI di Pangkep Siap Bantu Dongkrak Produktivitas Petani Garam )
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Adapun saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) juga menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan. Dikatakannya, biaya terbesar dari produksi garam itu tedapat pada ongkos angkutnya.
"Makanya di PRL, program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata," urainya.
(Baca Juga: Prajurit TNI di Pangkep Siap Bantu Dongkrak Produktivitas Petani Garam )
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Lihat Juga :