10 Tahun Presiden Jokowi: Bangun 45 Bendungan, Perkuat Ketahanan Pangan
Jum'at, 11 Oktober 2024 - 08:09 WIB
37. Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan
38. Bendungan Lolak di Sulawesi Utara
39. Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara
40. Bendungan Karian di Banten
41. Bendungan Tiu Suntuk di NTB
42. Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur
43. Bendungan Cipanas di Jawa Barat
44. Bendungan Margatiga di Lampung Timur
45. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.
“Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,” kata Abdul Muis.
Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7.5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.
“Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),” kata Abdul Muis.
Pembangunan bendungan tidak akan berhenti pada akhir jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116,23 triliun.
Baca Juga: 10 Tahun Era Jokowi: Infrastruktur Masif, Indonesia Bangun Jalan Tol 2.700 Km
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp116,23 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp148,96 miliar, BPIW sebesar Rp92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp347,32 miliar.
Anggaran PUPR tahun 2025 khususnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada pemanfaatan bendungan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
"Program TA 2025 dengan Pagu Anggaran Ditjen SDA sementara sebesar Rp26,53 triliun difokuskan pada pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dalam tahapan konstruksi (on-going) sebanyak 17 unit bendungan, 2.000 ha Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi, dan 15.000 ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi," kata Bob.
Dikatakan Bob, 17 bendungan tersebut yakni Bendungan Rukoh (Aceh), Tigadihaji (Sumsel), Cibeet (Jabar), Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), Karangnongko (Jateng), Bener (Jateng), Jragung (Jateng), Bagong (Jatim), Riam Kiwa (Kalsel), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), Jenelata (Sulsel), Pelosika (Sultra), Mbay (NTT), Manikin (NTT), dan Way Apu (Maluku).
"Program TA 2025 juga difokuskan pada penanganan pasca bencana dan lokasi rawan bencana di kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai dengan total panjang rencana penanganan sepanjang 32,5 km," kata Bob.
Selain itu menurut Bob, pada tahun 2025 Ditjen SDA Kementerian PUPR juga akan berfokus pada penyediaan air baku di kawasan strategis untuk mendukung swasembada air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan intake dan jaringan air baku, pembangunan embung dan sumur air tanah, serta antisipasi kekeringan.
"Program penyediaan air baku tersebut akan dilakukan merata untuk di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Bob.
38. Bendungan Lolak di Sulawesi Utara
39. Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara
40. Bendungan Karian di Banten
41. Bendungan Tiu Suntuk di NTB
42. Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur
43. Bendungan Cipanas di Jawa Barat
44. Bendungan Margatiga di Lampung Timur
45. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.
“Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,” kata Abdul Muis.
Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7.5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.
“Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),” kata Abdul Muis.
Pembangunan bendungan tidak akan berhenti pada akhir jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116,23 triliun.
Baca Juga: 10 Tahun Era Jokowi: Infrastruktur Masif, Indonesia Bangun Jalan Tol 2.700 Km
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp116,23 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp148,96 miliar, BPIW sebesar Rp92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp347,32 miliar.
Anggaran PUPR tahun 2025 khususnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada pemanfaatan bendungan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
"Program TA 2025 dengan Pagu Anggaran Ditjen SDA sementara sebesar Rp26,53 triliun difokuskan pada pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dalam tahapan konstruksi (on-going) sebanyak 17 unit bendungan, 2.000 ha Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi, dan 15.000 ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi," kata Bob.
Dikatakan Bob, 17 bendungan tersebut yakni Bendungan Rukoh (Aceh), Tigadihaji (Sumsel), Cibeet (Jabar), Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), Karangnongko (Jateng), Bener (Jateng), Jragung (Jateng), Bagong (Jatim), Riam Kiwa (Kalsel), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), Jenelata (Sulsel), Pelosika (Sultra), Mbay (NTT), Manikin (NTT), dan Way Apu (Maluku).
"Program TA 2025 juga difokuskan pada penanganan pasca bencana dan lokasi rawan bencana di kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai dengan total panjang rencana penanganan sepanjang 32,5 km," kata Bob.
Selain itu menurut Bob, pada tahun 2025 Ditjen SDA Kementerian PUPR juga akan berfokus pada penyediaan air baku di kawasan strategis untuk mendukung swasembada air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan intake dan jaringan air baku, pembangunan embung dan sumur air tanah, serta antisipasi kekeringan.
"Program penyediaan air baku tersebut akan dilakukan merata untuk di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Bob.
(nng)
Lihat Juga :