10 Tahun Era Jokowi: Infrastruktur Masif, Indonesia Bangun Jalan Tol 2.700 Km
loading...
Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun sangat masif khususnya pembangunan jalan tol. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) selama 10 tahun sangat masif khususnya pembangunan jalan tol berdampak pada peningkatan daya saing hingga penurunan biaya logistik. Pertumbuhan ekonomi juga mampu dijaga di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).
Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.
"Beton tidak bisa dimakan," kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas.
Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. "Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi.
"Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.
Hasil pembangunan infrastruktur bisa dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,61% pada 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada 2023.
Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.
"Beton tidak bisa dimakan," kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas.
Baca Juga :
20 Oktober Sore Jokowi Pulang ke Solo
Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. "Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi.
"Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.
Hasil pembangunan infrastruktur bisa dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,61% pada 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada 2023.
Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Lihat Juga :
