Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi ke Era Prabowo-Gibran
Rabu, 16 Oktober 2024 - 19:15 WIB
Baca Juga: Enam Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Pemerataan Pembangunan
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.
Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.
Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
Lihat Juga :