Enam Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - EdgePoint Infrastructure (EdgePoint)--perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen yang berbasis di ASEAN--merilis sebuah Whitepaper yang menyoroti kesenjangan digital di Asia Tenggara sekaligus menyodorkan enam kebijakan untuk pemerataan pembangunan.



Berjudul "Pendekatan Berbasis Infrastruktur untuk Memajukan Pemerataan Digital di Asia Tenggara", whitepaper ini mengidentifikasi tantangan konektivitas dari sudut pandang penyedia infrastruktur di tiga negara utama, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Suresh Sidhu, Chief Executive Officer dan Founder EdgePoint Infrastrcture, mengatakan, pihaknya meluncurkan temuan ini untuk mendorong diskusi seputar kesetaraan digital agar lebih banyak dibicarakan. Menurutnya, infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan dapat digunakan bersama merupakan fondasi untuk memperluas konektivitas ke daerah-daerah yang belum terlayani dan memastikan konektivitas yang lancar di daerah-daerah yang sangat padat.

"Sebagai bagian dari komunitas yang sama, kita perlu bersama-sama mendorong inklusi digital dan memperluas konektivitas agar dapat diakses oleh semua orang di kawasan ASEAN, memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari dunia digital, baik secara teknologi, ekonomi, maupun sosial," ungkap Suresh Sidhu, dikutip Rabu (29/11/2023).

Melalui temuan-temuan tersebut, whitepaper ini juga menguraikan beberapa tema kebijakan utama untuk menjembatani kesenjangan digital di Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Pertama, reformasi pencairan dana untuk inisiatif akses universal untuk memastikan dana digunakan secara lebih efisien dan dapat dengan cepat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Mempertimbangkan untuk mengubah model pencairan dana dari pencairan belanja modal (capex) menjadi model belanja operasional (opex) bulanan, sehingga menciptakan pendekatan yang berkelanjutan dan berjangka panjang dalam mendanai proyek-proyek.

Kedua, melakukan pemetaan infrastruktur dan meningkatkan akses ke informasi untuk membantu penyedia layanan dalam membuat keputusan penyebaran strategis.

"Sebagai contoh-daerah dengan kasus ekonomi rendah mungkin memerlukan pendanaan penuh dari pemerintah karena tidak menguntungkan bagi sektor swasta," ujarnya.