KNKT Mendorong Penyelesaian Truk ODOL Harus Dibahas Antar Kementerian

Kemudian Menteri Perdagangan juga harus mempersiapkan bagaimana agar saat Zero ODOL itu diterapkan, tidak mempengaruhi daya saing. “Jadi mereka harus menyiapkan program untuk mengatasi dampak dari Zero ODOL itu,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Kemenko Kementerian Keuangan juga perlu dilibatkan untuk memikirkan cara bagaimana mengatasi dampak inflasi nantinya kalau Zero ODOL itu diterapkan. Karena, menurut Soerjanto, penerapan Zero ODOL itu pasti akan berdampak terhadap inflasi. Begitu juga Menteri PUPR dan Kepolisian, apa antisipasinya selama program penertiban ODOL itu.

“Jadi, menteri-menteri terkait itu harus menyiapkan program untuk mengatasi dampak dari Zero ODOL itu nantinya,” ucapnya.

Artinya, kata Soerjanto, penyelesaian ODOL itu harus komprehensif dan harus dicanangkan oleh Presiden. “Keterlibatan Presiden sangat penting dalam penyelesaian ODOL ini karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” katanya.

Dia mengatakan, penyelesaian masalah ODOL ini juga harus dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun. Menurutnya, suatu hal yang tidak mungkin untuk menerapkan Zero ODOL hanya dalam waktu dua bulan.

“Nggak mungkin dua bulan lagi kita bebas ODOL, rasa-rasanya kok sulit begitu. Tapi, harus direncanakan yang benar-benar secara komprehensif, step by step, langkah-langkahnya apa dan konsisten,” tukasnya.