Pemerintah dan DPR Bahas Perubahan UU BUMN, Apa Hasilnya?
Kamis, 23 Januari 2025 - 16:56 WIB
Pemerintah dan DPR membahas penyusunan perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Pembahasan tersebut menyusul RUU BUMN ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (prolegnas) 2025 karena dianggap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Perlukah Keberadaan BPI Danantara?
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, urgensi perubahan ini didasari oleh peran strategis perusahaan pelat merah dalam mengelola sumber daya nasional, sesuai Pasal 33 UUD 1945.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini," jelasnya.
Pembahasan tersebut menyusul RUU BUMN ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (prolegnas) 2025 karena dianggap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Perlukah Keberadaan BPI Danantara?
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, urgensi perubahan ini didasari oleh peran strategis perusahaan pelat merah dalam mengelola sumber daya nasional, sesuai Pasal 33 UUD 1945.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini," jelasnya.
Lihat Juga :