Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Kamis, 13 Februari 2025 - 07:56 WIB
Diskusi bertajuk Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?, yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, di Jakarta, Rabu (12/2/2025). FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja dan stabilitas politik.
"Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, dalam acara diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?", yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Daftar 5 Kementerian yang Kena Efisiensi Paling Besar, Anggaran KemenPU Nyaris Dibabat Habis
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan syarat adanya terobosan dan akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan optimlaisasi pengelolaan program prioritas. Tak hanya itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
"Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, dalam acara diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?", yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Daftar 5 Kementerian yang Kena Efisiensi Paling Besar, Anggaran KemenPU Nyaris Dibabat Habis
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan syarat adanya terobosan dan akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan optimlaisasi pengelolaan program prioritas. Tak hanya itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Lihat Juga :