Skema Power Wheeling Ditolak, SP PLN Apresiasi Sikap Presiden Prabowo
Kamis, 27 Februari 2025 - 11:30 WIB
"Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan tenaga listrik hingga 107 GW dalam 15 tahun mendatang. Di mana 75% berasal dari energi baru terbarukan dan 4,3 GW berasal dari nuklir. Namun yang patut diingat, PLN harus tetap sebagai pengendali listrik di Indonesia," tegas Abrar.
Baca Juga: Video Gaza Jadi Pantai Mewah Milik Donald Trump dengan Patung Emasnya Dicap Kolonial Rasis
Penolakan atas skema power wheeling sebelumnya telah berulang kali disuarakan SP PLN. Skema power wheeling dinilai merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara daripada kepentingan segelintir pengusaha.
Bila power wheeling disetujui maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung. Kondisi ini dinilai bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat yang dampaknya adalah harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
"Untuk power wheeling ini, sikap yang sangat bijak dan patriotik adalah dengan menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya di DPR. Kita tegaskan SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada," tandasnya.
Baca Juga: Video Gaza Jadi Pantai Mewah Milik Donald Trump dengan Patung Emasnya Dicap Kolonial Rasis
Penolakan atas skema power wheeling sebelumnya telah berulang kali disuarakan SP PLN. Skema power wheeling dinilai merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara daripada kepentingan segelintir pengusaha.
Bila power wheeling disetujui maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung. Kondisi ini dinilai bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat yang dampaknya adalah harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
"Untuk power wheeling ini, sikap yang sangat bijak dan patriotik adalah dengan menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya di DPR. Kita tegaskan SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :