Wacana Tuntutan 10 Persen Ojol Berisiko Matikan Denyut Ekonomi Digital
Selasa, 20 Mei 2025 - 21:59 WIB
Modantara menilai wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra ojol menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia. Foto/Dok
JAKARTA - Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) buka suara terkait aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh sejumlah mitra pengemudi ojek online (ojol) di berbagai daerah hari ini. Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha mengatakan, wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra ojol menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.
"Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik," kata Agung dalam keterangan pers, Selasa (20/5/2025).
Agung menjelaskan, niat baik tidak boleh berubah menjadi krisis baru. Dia juga mengatakan, aksi hari ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.
Baca Juga: Demo Ojol Besar-besaran 20 Mei, Ini Salah Satu Tuntutannya
"Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka Panjang," jelasnya.
Agung menyebut komisi 10% bukan solusi universal dan tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Menurutnya industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam.
"Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik," kata Agung dalam keterangan pers, Selasa (20/5/2025).
Agung menjelaskan, niat baik tidak boleh berubah menjadi krisis baru. Dia juga mengatakan, aksi hari ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.
Baca Juga: Demo Ojol Besar-besaran 20 Mei, Ini Salah Satu Tuntutannya
"Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka Panjang," jelasnya.
Agung menyebut komisi 10% bukan solusi universal dan tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Menurutnya industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam.
Lihat Juga :