ASABRI Perkuat Transparansi Layanan melalui Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Jum'at, 18 Juli 2025 - 10:54 WIB
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, ASABRI terus bertransformasi untuk menjangkau peserta di seluruh Indonesia, termasuk daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Melalui strategi digitalisasi, ASABRI menghadirkan berbagai kanal layanan seperti ASABRI Mobile, ASABRI STAR, serta ASABRI Link yang telah menjangkau lebih dari 1.900 titik layanan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi serta mendekatkan pelayanan ke peserta dan keluarganya, di mana pun berada.
"Informasi yang baik adalah informasi yang menyentuh. Tidak hanya hadir di layar, tapi juga di hati. Inilah semangat kami dalam menjadikan informasi sebagai wujud keadilan dan perhatian negara terhadap para peserta," tambah Jeffry.
ASABRI juga menjalin sinergi dengan Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, H. Arya Sandhiyudha, Ph.D, menekankan bahwa keterbukaan harus disertai inovasi dan relevansi agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dibutuhkan dan ditunggu oleh publik.
"Inovasi sangat penting agar informasi menjadi alat bantu masyarakat dalam mengambil keputusan. Keterbukaan tidak boleh hanya bersifat simbolis, tetapi harus berdaya guna," ujarnya.
Melalui strategi digitalisasi, ASABRI menghadirkan berbagai kanal layanan seperti ASABRI Mobile, ASABRI STAR, serta ASABRI Link yang telah menjangkau lebih dari 1.900 titik layanan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi serta mendekatkan pelayanan ke peserta dan keluarganya, di mana pun berada.
"Informasi yang baik adalah informasi yang menyentuh. Tidak hanya hadir di layar, tapi juga di hati. Inilah semangat kami dalam menjadikan informasi sebagai wujud keadilan dan perhatian negara terhadap para peserta," tambah Jeffry.
ASABRI juga menjalin sinergi dengan Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, H. Arya Sandhiyudha, Ph.D, menekankan bahwa keterbukaan harus disertai inovasi dan relevansi agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dibutuhkan dan ditunggu oleh publik.
"Inovasi sangat penting agar informasi menjadi alat bantu masyarakat dalam mengambil keputusan. Keterbukaan tidak boleh hanya bersifat simbolis, tetapi harus berdaya guna," ujarnya.
Lihat Juga :