Stabilitas Keuangan PLN Harus Didukung Kebijakan Konsisten Fiskal dan Moneter
Minggu, 28 September 2025 - 23:17 WIB
Penjualan tenaga listrik menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp179,58 triliun, naik 4,53% dibanding semester I 2024. Sepanjang tahun 2024, paparnya, PLN juga mencatat pendapatan sebesar Rp545,4 triliun, tumbuh 11,9% secara tahunan dari Rp487,38 triliun pada 2023.
Sementara itu, laba usaha semester I-2025 mencapai Rp30 triliun, naik 7,1% dari Rp28 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Defiyan menjelaskan, total aset PLN per Juni 2025 tercatat Rp1.796,64 triliun, meningkat dari Rp1.772,37 triliun pada akhir 2024.
Di sisi lain, total utang PLN mencapai Rp734,26 triliun, terdiri dari utang jangka pendek Rp195,12 triliun dan utang jangka panjang Rp539,14 triliun.
Rasio utang terhadap aset PLN tercatat masih di bawah 50%. Sementara rasio utang terhadap ekuitas sebesar 69,1%, yang masih berada dalam batas wajar untuk perusahaan berskala besar.
Meski demikian, Defiyan menyoroti tingginya beban usaha PLN, khususnya biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp94 triliun serta pembelian tenaga listrik Rp91 triliun. Ia menilai perlu ada intervensi kebijakan dari pemerintah, terutama terkait kontrak Take Or Pay (TOP) yang dinilai membebani keuangan PLN.
Sementara itu, laba usaha semester I-2025 mencapai Rp30 triliun, naik 7,1% dari Rp28 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Defiyan menjelaskan, total aset PLN per Juni 2025 tercatat Rp1.796,64 triliun, meningkat dari Rp1.772,37 triliun pada akhir 2024.
Di sisi lain, total utang PLN mencapai Rp734,26 triliun, terdiri dari utang jangka pendek Rp195,12 triliun dan utang jangka panjang Rp539,14 triliun.
Rasio utang terhadap aset PLN tercatat masih di bawah 50%. Sementara rasio utang terhadap ekuitas sebesar 69,1%, yang masih berada dalam batas wajar untuk perusahaan berskala besar.
Meski demikian, Defiyan menyoroti tingginya beban usaha PLN, khususnya biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp94 triliun serta pembelian tenaga listrik Rp91 triliun. Ia menilai perlu ada intervensi kebijakan dari pemerintah, terutama terkait kontrak Take Or Pay (TOP) yang dinilai membebani keuangan PLN.
Lihat Juga :