Kontrak Batu Bara Baru 144 Juta Ton, ESDM Minta PLN Percepat Pengiriman ke PLTU
Senin, 13 Juli 2026 - 13:23 WIB
loading...
ESDM meminta PLN mempercepat penyelesaian kontrak penugasan batu bara agar pasokan ke PLTU dapat segera direalisasikan. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) mempercepat penyelesaian kontrak penugasan batu bara agar pasokan ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat segera direalisasikan. Hingga Mei 2026, realisasi kontrak penugasan baru mencapai 144 juta metrik ton dari total kebutuhan batu bara PLN tahun ini sebesar 154 juta metrik ton.
"Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (13/7/2026).
Baca Juga: Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
Tri menjelaskan, penugasan tersebut diberikan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional.
"Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (13/7/2026).
Baca Juga: Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
Tri menjelaskan, penugasan tersebut diberikan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional.
Lihat Juga :
