Purbaya Ogah Menanggung Utang Kereta Cepat Whoosh, Serahkan ke Danantara
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 21:51 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Foto/Dok
BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh secara mandiri, memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan.
Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah. Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Ini Penjelasan Kemenkeu
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat 80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).
"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.
Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah. Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Ini Penjelasan Kemenkeu
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat 80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).
"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.
Lihat Juga :