Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Sebut Presiden Bakal Bentuk Tim Khusus
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 07:49 WIB
"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu pak Rosan (CEO Danantara), dan pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.
Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
Menurutnya tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
Menurutnya tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Lihat Juga :