Purbaya Kucurkan Rp200 T ke Himbara, Ekonom: Esensinya Sama, Uang Belum Masuk ke Proyek Riil

Sebagai pemegang kendali kebijakan fiskal, Menkeu seharusnya memprioritaskan perbaikan kualitas belanja melalui APBN. Dana yang mengendap di BI, menurutnya, seharusnya menjadi pemicu untuk mengevaluasi program yang perlu dipercepat, mengidentifikasi regulasi yang menghambat pencairan dan memberikan dukungan teknis agar belanja produktif daerah berjalan sejak awal tahun.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang bergerak melalui APBN akan secara langsung menggerakkan permintaan barang dan jasa, memperkuat pendapatan rumah tangga, dan memacu aktivitas usaha lokal. Syafruddin menganggap, asumsi bahwa perbankan akan langsung mengubah likuiditas besar ini menjadi kredit produktif sebagai terlalu optimistis.

“Bank tetap menilai risiko, memeriksa kelayakan proyek, dan menjaga rasio NPL. Ketika prospek permintaan lemah, regulasi membingungkan, dan TKD tersendat, bank cenderung menempatkan dana besar itu di instrumen aman jangka pendek,” jelasnya.

Baca Juga: Tegas! Purbaya Larang Dana Rp200 Triliun Dialirkan ke Konglomerat