PLN EPI-Kemendes PDT Perkuat Kolaborasi Dorong Pencapaian Target NZE
Jum'at, 27 Februari 2026 - 18:46 WIB
Direktorat Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Direktorat Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) melalui program cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemendes PDT dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, serta jajaran kedua institusi.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan, tahun ini PLN EPI ditargetkan menyuplai 3,65 juta ton biomassa ke 52 PLTU PLN di seluruh Indonesia. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi pasokan tahun 2025 sebesar 2,4 juta ton.
"Target ini tentu membutuhkan kolaborasi multipihak. Kami meyakini desa memegang peran kunci karena sumber biomassa tersebar di wilayah pedesaan, baik dari limbah industri kayu, sekam padi, maupun residu pertanian lainnya," ujar Hokkop dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemendes PDT dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, serta jajaran kedua institusi.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan, tahun ini PLN EPI ditargetkan menyuplai 3,65 juta ton biomassa ke 52 PLTU PLN di seluruh Indonesia. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi pasokan tahun 2025 sebesar 2,4 juta ton.
"Target ini tentu membutuhkan kolaborasi multipihak. Kami meyakini desa memegang peran kunci karena sumber biomassa tersebar di wilayah pedesaan, baik dari limbah industri kayu, sekam padi, maupun residu pertanian lainnya," ujar Hokkop dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).
Lihat Juga :