Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.658 Triliun di Kuartal I-2026
Senin, 18 Mei 2026 - 11:54 WIB
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.658 triliun. Pertumbuhan ULN tercatat melambat menjadi 0,8% secara tahunan, dibandingkan 1,9% pada kuartal IV-2025.
"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun
BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.
"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun
BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.
Lihat Juga :