Purbaya Buka Peluang Kerek Dana Transfer ke Daerah di 2027 hingga Rp90 Triliun
Senin, 22 Juni 2026 - 20:48 WIB
Purbaya turut menegaskan, komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3%. Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.
Realisasi tersebut setara dengan 44,2% dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun. Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.
"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN tahun 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun. Menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.
Baca Juga: Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal
Realisasi tersebut setara dengan 44,2% dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun. Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.
"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN tahun 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun. Menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.
Baca Juga: Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal
Lihat Juga :