Keluarga Pejabat di China Dilarang Total Berbisnis, Mundur atau Tutup Usaha! Berani Tiru?
Jum'at, 26 Juni 2026 - 15:04 WIB
loading...
Gebrakan Shanghai dimulai 2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia dimana seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- dilarang menjalankan bisnis. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah China menerapkan salah satu kebijakan antikorupsi paling ketat melalui aturan yang dikenal sebagai Shanghai Model, sebuah regulasi percontohan yang diluncurkan di Shanghai pada 2015 sebelum diperluas ke sejumlah wilayah lain. Aturan ini dibuat untuk memutus praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yang melibatkan keluarga pejabat.
Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.
Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang
Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.
Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.
Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.
Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang
Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.
Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.
Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Lihat Juga :
