Apindo: DSI Bisa Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Menambah Beban Dunia Usaha
Kamis, 25 Juni 2026 - 16:52 WIB
Lebih lanjut, Chandra percaya DSI punya kapasitas teknis untuk membantu menekan praktik under invoicing yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena merugikan pendapatan negara. "Yang penting adalah kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga," lanjutnya.
Dia menjelaskan DSI juga dapat menjadi penegakkan tata kelola niaga dengan sistem pengawasan efektif jika terhubung langsung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan pihak terkait lainnya. Penggabungan data lintas sektoral ini diharapkan mampu menutup celah atau loopholes yang sering dimanfaatkan eksportir nakal. Upaya itu pun diharapkan tidak menambah beban administratif dan proses manual yang memberatkan pelaku usaha yang patuh.
Mengenai kebijakan transisi yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 Januari 2027, dunia usaha melihat pendekatan bertahap ini sebagai langkah positif. Kewajiban yang saat ini hanya berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang ada memberikan waktu adaptasi memadai bagi pelaku pasar.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai efektif mengurangi risiko guncangan regulasi atau regulatory shock. Dukungan komunikasi pemerintah yang konsisten juga dapat menjaga stabilitas sentimen pasar.
Ia mengatakan, kebijakan transisi dan konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus didukung. Lebih lagi jika masukan pelaku usaha benar‑benar tercermin dalam pelaksanaan melalui forum dialog yang berkelanjutan.
Baca Juga: Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Apindo menaruh harapan besar agar DSI dapat memposisikan diri sebagai fasilitator peningkatan daya saing ekspor nasional. Fokus utama pada integrasi data, simplifikasi proses birokrasi, serta pencapaian target cepat atau quick wins yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.
Dia menjelaskan DSI juga dapat menjadi penegakkan tata kelola niaga dengan sistem pengawasan efektif jika terhubung langsung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan pihak terkait lainnya. Penggabungan data lintas sektoral ini diharapkan mampu menutup celah atau loopholes yang sering dimanfaatkan eksportir nakal. Upaya itu pun diharapkan tidak menambah beban administratif dan proses manual yang memberatkan pelaku usaha yang patuh.
Mengenai kebijakan transisi yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 Januari 2027, dunia usaha melihat pendekatan bertahap ini sebagai langkah positif. Kewajiban yang saat ini hanya berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang ada memberikan waktu adaptasi memadai bagi pelaku pasar.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai efektif mengurangi risiko guncangan regulasi atau regulatory shock. Dukungan komunikasi pemerintah yang konsisten juga dapat menjaga stabilitas sentimen pasar.
Ia mengatakan, kebijakan transisi dan konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus didukung. Lebih lagi jika masukan pelaku usaha benar‑benar tercermin dalam pelaksanaan melalui forum dialog yang berkelanjutan.
Baca Juga: Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Apindo menaruh harapan besar agar DSI dapat memposisikan diri sebagai fasilitator peningkatan daya saing ekspor nasional. Fokus utama pada integrasi data, simplifikasi proses birokrasi, serta pencapaian target cepat atau quick wins yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.
Lihat Juga :