PB PMII Dorong Audit Rantai Pasok Batu Bara Usai Pemadaman Listrik
Jum'at, 03 Juli 2026 - 09:04 WIB
Bendahara Umum PB PMII Sainuddin. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batu bara dan tata kelola sektor kelistrikan nasional menyusul terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026. Organisasi tersebut menilai gangguan pasokan listrik telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” kata Bendahara Umum PB PMII Sainuddin di Jakarta.
Baca Juga: Cegah Pemadaman Listrik Bergilir, PLTU Bakal Dimodif Bisa Pakai Batu Bara Kalori Rendah
PB PMII menilai pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah telah menghambat aktivitas produksi dan distribusi usaha masyarakat. Menurut organisasi tersebut, kerugian yang dialami pelaku usaha tidak sebanding dengan mekanisme kompensasi tarif listrik yang selama ini diterapkan.
Karena itu, PB PMII meminta pemerintah melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan performa aktual di lapangan.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta investigasi terhadap produktivitas harian pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kapasitas pembangkit yang dinilai belum mampu beroperasi optimal sesuai desain awal.
“Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” kata Bendahara Umum PB PMII Sainuddin di Jakarta.
Baca Juga: Cegah Pemadaman Listrik Bergilir, PLTU Bakal Dimodif Bisa Pakai Batu Bara Kalori Rendah
PB PMII menilai pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah telah menghambat aktivitas produksi dan distribusi usaha masyarakat. Menurut organisasi tersebut, kerugian yang dialami pelaku usaha tidak sebanding dengan mekanisme kompensasi tarif listrik yang selama ini diterapkan.
Karena itu, PB PMII meminta pemerintah melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan performa aktual di lapangan.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta investigasi terhadap produktivitas harian pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kapasitas pembangkit yang dinilai belum mampu beroperasi optimal sesuai desain awal.
Lihat Juga :