Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Kamis, 16 Juli 2026 - 10:15 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Kementerian Keuangan masih menunggu data lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar kajian kebijakan.
"Kita masih mau cari dulu data dari BPJS Ketenagakerjaan. Belum disimpulkan seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) malam.
Baca Juga: Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop Ferry: Saya Tidak Tahu
Purbaya menegaskan keputusan tidak akan diambil sebelum pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai jumlah pekerja yang terdampak dan kondisi perpajakan mereka. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Purbaya bertemu dengan Penasihat Presiden sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada 8 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan akan mengkaji secara objektif tuntutan serikat buruh mengenai pembebasan pajak pencairan JHT.
"Kita masih mau cari dulu data dari BPJS Ketenagakerjaan. Belum disimpulkan seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) malam.
Baca Juga: Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop Ferry: Saya Tidak Tahu
Purbaya menegaskan keputusan tidak akan diambil sebelum pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai jumlah pekerja yang terdampak dan kondisi perpajakan mereka. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Purbaya bertemu dengan Penasihat Presiden sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada 8 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan akan mengkaji secara objektif tuntutan serikat buruh mengenai pembebasan pajak pencairan JHT.
Lihat Juga :