Aneka Terobosan Daerah Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi
Jum'at, 25 September 2020 - 07:35 WIB
Foto/dok
JAKARTA - Pandemi Covid-19 benar-benar memukul kehidupan masyarakat secara luas, termasuk perekonomian di daerah-daerah. Dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pariwisata yang banyak menjadi andalan pemerintah untuk meraup pendapatan, mati suri karena terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Namun, daerah, terutama kepala daerahnya, tidak boleh pasrah. Mereka dituntut melakukan berbagai upaya agar roda perekonomian bisa berjalan. Walaupun tidak mudah, masih banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali perekomian. (Baca: Siapa yang Berhak Memandikan jenazah Perempuan?)
Di antara beberapa contoh terobosan telah dilakukan Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang kemarin berbagi pengalaman dalam diskusi FMB9 secara virtual. Anas, misalnya, memanfaatkan momentum pandemi ini untuk memacu program digitalisasi UMKM .
Selama empat tahun terakhir kabupaten di ujung paling timur Pulau Jawa itu memang sudah mengembangkan digitalisasi UMKM. Ada 189 desa sudah tersambung dengan fiber optic dan bekerja sama dengan beberapa startup melalui program Smart Kampung. Begitu juga program Warung Pintar yang dibuat oleh startup dan jumlahnya kini sudah mencapai ratusan.
“Sekarang kita sedang program digitalisasi dengan Dana dan startup lain. Kolaborasi inilah yang kami kerjakan dalam rangka mempercepat digitalisasi UMKM di Banyuwangi. Makanya saat Covid-19 ini kami tingkatkan lagi dengan percepatan digitalisasi warung di pelosok-pelosok yang juga melibatkan BUMDes,” paparnya.
Banyuwangi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM sehingga mereka bisa survive. “Makanya UMKM yang berbasis agrowisata inilah yang sekarang kita dorong untuk tumbuh. Kita sekarang sedang dorong pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM di Banyuwangi,” paparnya. (Baca juga: Zulkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pemda juga mendorong agar masyarakat bisa belanja dengan tetangga, membeli produk lokal dari Banyuwangi. Selain itu, juga mendorong kegiatan belanja secara daring sehingga memberikan solusi agar produk bisa dinikmati kalangan publik.
Industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi tentu menjadi fokus pemikiran Anas. Sebagai solusi, Banyuwangi memprioritaskan konsep outdoor tourism. Salah satunya yang telah dibuka adalah Agrowisata Taman Suro (AWT). “Ini adalah destinasi baru. Tempat ini meniru seperti (tempat wisata) di Kyoto (Jepang). Restorannya tidak ada makanan goreng-gorengan. Semuanya direbus sehingga (wisatawan) pulang dari destinasi kira-kira sehat,” ujarnya.
Anas juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemilik destinasi, hingga pengusaha warung. Jika sebelumnya adalah atraksi dan jasa, maka yang dijual selagi pandemi adalah penerapan protokol kesehatan.
Begitu pun sektor lain yang terkait dengan sektor wisata seperti restoran. Pemda melakukan sertifikasi terhadap restoran dan warung terus dikerjakan. Bahkan, sanksi juga diberikan bagi yang tidak memenuhi protokol Covid-19. Demi penegakan aturan itu dan terbatasnya Satpol PP, semua dinas dilibatkan dalam penindakan terhadap pelaku usaha yang tak patuh. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Anas kemudian menuturkan, preferensi wisatawan ke depan akan berubah. Karena itu, seluruh pemandu wisata (tour guide) akan mengikuti sertifikasi dan diedukasi kembali sehingga bisa membantu memberikan pemahaman di area wisata. “Apa yang kami kerjakan ini melahirkan kepercayaan publik sehingga dalam survei Traveloka terhadap destinasi pariwisata di Indonesia, Banyuwangi masuk tiga besar. Padahal Banyuwangi tidak masuk kawasan destinasi prioritas (KSPN) maupun superprioritas,” bebernya.
Bagaimana dengan Kota Bogor? Wali Kota Bima Arya memaparkan, kebijakan itu antara lain tax relief berupa relaksasi pembayaran pajak bagi hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Kemudian insentif pajak berupa pengurangan dan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kita buat strategi bagaimana pajak kita enggak anjlok. Ada keringanan pembayaran pajak, diskon pembayaran pajak, dan insentif bagi yang bayar pajak. Alhamdulillah hasilnya ada. Pajak kita enggak anjlok banget,” tuturnya dalam diskusi FMB9 secara virtual, Kamis (24/9/2020).
Pemulihan ekonomi juga ditempuh dengan merelaksasi kegiatan ekonomi seperti perhotelan, restoran, area hiburan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Termasuk juga berkolaborasi dengan pihak lainnya demi memudahkan warga membayar pajak secara daring secara aman dan efektif. (Baca juga: Mapolres Yalimo Papua Diserang, Kasat Intel Terluka Parah)
Namun, daerah, terutama kepala daerahnya, tidak boleh pasrah. Mereka dituntut melakukan berbagai upaya agar roda perekonomian bisa berjalan. Walaupun tidak mudah, masih banyak terobosan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali perekomian. (Baca: Siapa yang Berhak Memandikan jenazah Perempuan?)
Di antara beberapa contoh terobosan telah dilakukan Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang kemarin berbagi pengalaman dalam diskusi FMB9 secara virtual. Anas, misalnya, memanfaatkan momentum pandemi ini untuk memacu program digitalisasi UMKM .
Selama empat tahun terakhir kabupaten di ujung paling timur Pulau Jawa itu memang sudah mengembangkan digitalisasi UMKM. Ada 189 desa sudah tersambung dengan fiber optic dan bekerja sama dengan beberapa startup melalui program Smart Kampung. Begitu juga program Warung Pintar yang dibuat oleh startup dan jumlahnya kini sudah mencapai ratusan.
“Sekarang kita sedang program digitalisasi dengan Dana dan startup lain. Kolaborasi inilah yang kami kerjakan dalam rangka mempercepat digitalisasi UMKM di Banyuwangi. Makanya saat Covid-19 ini kami tingkatkan lagi dengan percepatan digitalisasi warung di pelosok-pelosok yang juga melibatkan BUMDes,” paparnya.
Banyuwangi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM sehingga mereka bisa survive. “Makanya UMKM yang berbasis agrowisata inilah yang sekarang kita dorong untuk tumbuh. Kita sekarang sedang dorong pelatihan-pelatihan baru, packaging, dan lainnya terkait UMKM di Banyuwangi,” paparnya. (Baca juga: Zulkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pemda juga mendorong agar masyarakat bisa belanja dengan tetangga, membeli produk lokal dari Banyuwangi. Selain itu, juga mendorong kegiatan belanja secara daring sehingga memberikan solusi agar produk bisa dinikmati kalangan publik.
Industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi tentu menjadi fokus pemikiran Anas. Sebagai solusi, Banyuwangi memprioritaskan konsep outdoor tourism. Salah satunya yang telah dibuka adalah Agrowisata Taman Suro (AWT). “Ini adalah destinasi baru. Tempat ini meniru seperti (tempat wisata) di Kyoto (Jepang). Restorannya tidak ada makanan goreng-gorengan. Semuanya direbus sehingga (wisatawan) pulang dari destinasi kira-kira sehat,” ujarnya.
Anas juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemilik destinasi, hingga pengusaha warung. Jika sebelumnya adalah atraksi dan jasa, maka yang dijual selagi pandemi adalah penerapan protokol kesehatan.
Begitu pun sektor lain yang terkait dengan sektor wisata seperti restoran. Pemda melakukan sertifikasi terhadap restoran dan warung terus dikerjakan. Bahkan, sanksi juga diberikan bagi yang tidak memenuhi protokol Covid-19. Demi penegakan aturan itu dan terbatasnya Satpol PP, semua dinas dilibatkan dalam penindakan terhadap pelaku usaha yang tak patuh. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Anas kemudian menuturkan, preferensi wisatawan ke depan akan berubah. Karena itu, seluruh pemandu wisata (tour guide) akan mengikuti sertifikasi dan diedukasi kembali sehingga bisa membantu memberikan pemahaman di area wisata. “Apa yang kami kerjakan ini melahirkan kepercayaan publik sehingga dalam survei Traveloka terhadap destinasi pariwisata di Indonesia, Banyuwangi masuk tiga besar. Padahal Banyuwangi tidak masuk kawasan destinasi prioritas (KSPN) maupun superprioritas,” bebernya.
Bagaimana dengan Kota Bogor? Wali Kota Bima Arya memaparkan, kebijakan itu antara lain tax relief berupa relaksasi pembayaran pajak bagi hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Kemudian insentif pajak berupa pengurangan dan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kita buat strategi bagaimana pajak kita enggak anjlok. Ada keringanan pembayaran pajak, diskon pembayaran pajak, dan insentif bagi yang bayar pajak. Alhamdulillah hasilnya ada. Pajak kita enggak anjlok banget,” tuturnya dalam diskusi FMB9 secara virtual, Kamis (24/9/2020).
Pemulihan ekonomi juga ditempuh dengan merelaksasi kegiatan ekonomi seperti perhotelan, restoran, area hiburan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Termasuk juga berkolaborasi dengan pihak lainnya demi memudahkan warga membayar pajak secara daring secara aman dan efektif. (Baca juga: Mapolres Yalimo Papua Diserang, Kasat Intel Terluka Parah)
tulis komentar anda